Cilegon – Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Kota Cilegon mendadak menjadi sorotan. Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, secara terbuka menyentil kebijakan Pemerintah Kota Cilegon terkait mutasi Sekretaris DPRD (Sekwan) yang dilakukan tanpa adanya komunikasi resmi terlebih dahulu dengan pimpinan dewan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Rizki di penghujung Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung Paripurna DPRD Cilegon, Rabu (1/7/2026).
Soroti Minimnya Komunikasi dan Etika Kelembagaan
Rizki menyampaikan bahwa pimpinan DPRD justru baru mengetahui kabar adanya mutasi Sekwan dari informasi yang beredar di luar, bukan melalui surat atau pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah.
Meskipun memahami bahwa pergeseran Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hak prerogatif kepala daerah, ia mengingatkan bahwa kekuasaan mutlak tersebut seharusnya tetap menjunjung tinggi etika antar-lembaga.
“Kami tentu memahami, bahwa mutasi ASN memang kewenangan saudara Walikota, namun kami meyakini kewenangan yang baik selalu berjalan dan beriringan dengan etika kelembagaan,” tegas Rizki.
Bagi DPRD, posisi Sekwan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran tugas-tugas legislatif. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi dinilai sebagai pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus wujud saling menghormati.
Berdampak pada Agenda Kedewanan
Ditemui usai rapat paripurna, Rizki kembali menegaskan kepada awak media bahwa pergeseran posisi Sekwan mestinya disampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan dewan. Pasalnya, pergantian yang mendadak secara administratif memaksa DPRD untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap agenda-agenda kerja yang sudah terjadwal.
“Artinya kalau misalnya langsung ada pergantian kita jadi bingung, bagaimana menyusun agenda. Berarti kan kita harus ada beberapa agenda yang harus disesuaikan terlebih dahulu,” pungkasnya.
Berharap Jadi yang Terakhir
Di hadapan Wakil Wali Kota, Sekda, serta para kepala OPD yang hadir, Rizki berharap agar insiden buntu komunikasi seperti ini tidak terulang kembali di masa depan. Berdasarkan rekaman resmi. Rizki secara lugas menyampaikan harapannya agar sinergisitas eksekutif-legislatif tetap terjaga demi kemaslahatan masyarakat.
”Dan kami berharap, hal seperti ini menjadi yang terakhir. Sebab hubungan antar-lembaga yang sehat tidak hanya dibangun oleh kewenangan, tetapi juga saling menghormati. Kami ingin kemitraan ini berjalan dengan baik, namun kemitraan yang baik tentu harus dimulai dari komunikasi yang baik,” ujar Rizki di akhir pidatonya sebelum menutup sidang secara resmi dengan mengucapkan alhamdulillah.
Rapat paripurna ditutup dengan doa bersama agar seluruh jajaran pelaksana pemerintahan di Kota Cilegon selalu diberikan perlindungan, bimbingan, dan kemudahan dalam menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat luas.
