JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait penyelenggaraan haji dan umrah.
Kanal tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhaj memperkuat perlindungan jemaah sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan haji dan umrah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, masyarakat perlu memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan informasi ketika menemukan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jemaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar Irfan saat peluncuran hotline pengaduan di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurut dia, laporan masyarakat dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan, melakukan pemeriksaan, serta mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan.
Namun, Irfan menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Informasi yang diterima akan melewati tahapan penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi untuk memastikan keterangan yang disampaikan dapat ditelusuri dan memiliki dasar yang jelas.
Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi serta kewenangan penanganannya. Jika membutuhkan tindak lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.
“Laporan dari masyarakat penting bagi kami. Informasi tersebut akan kita lihat, kita periksa, kemudian ditindaklanjuti sesuai persoalannya,” kata Irfan.
Dalam proses tersebut, Kemenhaj mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi. Dengan mekanisme itu, setiap laporan diharapkan dapat ditangani berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia, bukan semata-mata berdasarkan informasi awal.
Hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” sekaligus menjadi instrumen penguatan pengawasan publik. Masyarakat dapat berkontribusi dengan menyampaikan informasi apabila menemukan praktik atau pelayanan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
Untuk mendukung proses verifikasi, Irfan mengimbau masyarakat menyampaikan laporan secara bertanggung jawab dan melengkapinya dengan informasi yang relevan, antara lain kronologi kejadian, waktu, lokasi, pihak yang terkait, serta bukti pendukung jika tersedia.
Kelengkapan informasi tersebut dinilai penting agar laporan dapat ditelusuri dan ditangani sesuai kewenangan.
Peluncuran hotline ini menegaskan komitmen Kemenhaj membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang semakin transparan dan akuntabel, dengan perlindungan jemaah sebagai salah satu fokus utama.
Melalui kanal pengaduan tersebut, partisipasi masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk melaporkan dugaan persoalan, tetapi juga bagian dari upaya bersama memperbaiki kualitas layanan haji dan umrah.(**)
Redaksi
